Komisi V Dorong Pengembangan Bandara El Tari Kupang
“Bandara El Tari Kupang ini adalah bandara yang strategis, dimana bandara ini merupakan titik akhir wilayah Indonesia bagian selatan maupun timur, dan letaknya pada posisi ibu kota NTT. Bandara ini harus dikembangkan menjadi bandara HUB atau pusat dari sebuah kawasan,” ujar Bambang saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Bandara International El Tari Kupang, NTT, Kamis (01/11/2018).
Nantinya, jelas Bambang, bandara ini tidak hanya melayani penerbangan internasional maupun domestik kota-kota besar, tapi juga bandara-bandara kecil yang ada di wilayah NTT seperti Kabupaten Ende, Maumere, Sumba dan wilayah-wilayah kecil lainnya. Mengingat banyaknya destinasi wisata yang bagus di daerah tersebut, yang menjadi tujuan pariwisata wisatawan mancanegara maupun nusantara.
“Terminal bandara ini nantinya akan ditingkatkan kapasitasnya dari 1,3 juta menjadi 2,8 juta penumpang dan apron juga akan dibesarkan dari 12 menjadi 16 parkir stand. Runway juga akan diperpanjang. Saya pikir ini akan masuk ke dalam suatu perencanaan jangka panjang dan ini sudah waktunya untuk dikembangkan,” kata legislator Partai Gerindra itu.
Pengembangan bandara juga harus sejalan dengan mitigasi terhadap potensi bencana alam. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan sebutan ring of fire, tidak menutup kemungkinan Indonesia terkena tsunami dan gempa bumi, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Lombok, Nusa Tenggara Barat, atau Palu di Sulawesi Tengah.
“Saya pikir mitigasi terhadap potensi bencana alam itu perlu, karena lempengan yang ada di wilayah Indonesia itu melewati Kupang. Tentu kita tidak berharap akan datangnya musibah, namun kita harus tetap waspada terhadap musibah yang sewaktu-waktu tidak bisa ditebak,” pesan legislator dapil Jawa Timur itu.
Bambang menegaskan bahwa mitigasi terhadap bencana juga akan melibatkan Basarnas dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk melakukan mitigasi bencana. Ia juga berharap simulasi terhadap bencana harus melibatkan penumpang, minimal 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali, hal ini diperlukan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. (jay/sf)
Sumber Berita: www.dpr.go.id
